Tiap Tahun Produksi Pangan RI Turun Terus

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data pertumbuhan produksi pangan melambat. Hal ini pun mengakibatkan Indonesia berisiko ketergantungan impor.

Dikutip detikFinance, Senin (22/4/2019) dari CNBC Indonesia, pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi sektor tanaman pangan masih tumbuh 4,32%. Saat itu, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih berada di angka 4,88%.

Hanya saja, hingga tahun 2018 pertumbuhan PBD sektor tanaman pangan tak mengalami peningkatan justru cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Padahal, pertumbuhan ekonomi kala itu mencapai 5,17% namun pertumbuhan PBD tanaman pangan hanya 1,48%.

Tercatat, selama empat tahun berturut-turut pertumbuhan PDB tanaman pangan mengalami perlambatan dari 4,32% di tahun 2015, 2,57% di tahun 2016, 2,31% di tahun 2017, hingga 1,48% di tahun 2018.

Dari data tersebut, artinya produksi tanaman pangan dalam negeri mengalami perlambatan sangat signifikan. Bila kondisi itu berlanjut hingga 5 tahun ke depan, maka bisa mengakibatkan RI jadi ketergantungan impor.

Baca Juga: dampak Inflasi

Tanda-tanda RI ketergantungan impor pangan sebenarnya sudah nampak pada 4 tahun ke belakang. Terbukti, selama empat tahun ke belakang Indonesia tak pernah lolos setop mengimpor beras.

Artikel Terkai: reksadana adalah

Pada tahun 2018, bahkan impor beras mencapai 2,25 juta ton atau menjadi yang terbesar sejak tahun 2011.

Pada tahun 2015 RI mengimpor beras sebesar 0,86 juta ton, kemudian naik di 2016 menjadi 1,28 juta ton, tahun 2017 0,31 juta ton dan 2,25 juta ton di tahun 2018.

Apabila impor beras tak dilakukan maka harga bisa tak terkendali dan berdampak pada inflasi. Sebab, beras menjadi komoditas yang memiliki andil beras terhadap inflasi.

Baca juga: Ditanya Stok Pangan Bulan Puasa, Enggar: Nggak Usah Khawatir

Dengan angka inflasi yang kemungkinan bisa tak terkendali tersebut kemiskinan bisa meningkat.

Hanya saja, data ini menjadi pertanyaan bahwa ada kinerja pertanian yang salah dan mesti diperbaiki.

Advertisements

Akademisi Sebut Pemilih Jatim Sudah Matang Tentukan Pilihan

Jelang dua hari coblosan Pemilu 2019, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo menyebut posisi pemilih di Jawa Timur sudah dalam posisi matang. Artinya mereka sudah dalam posisi memiliki pilihan mantap dan susah untuk berpindah pilihan.

“Ini ibaratnya buah sudah matang, artinya pada posisi ini kategori inforcement atau peneguhan ulang untuk melakukan kampanye relatif sudah tidak berpengaruh,” kata Suko, Senin (15/4/2019).

Baca Juga: teori komunikasi organisasi

Kalaupun masih ada yang bergerak melakukan sosialisasi, atau penguatan di masa tenang seperti hari ini, menurut Suko, hanya bersifat menambah pengetahuan saja. Namun susah untuk bisa membalikkan pilihan dari satu kandidat ke kandidat lain. Terutama untuk Pilpres.

Artikel Terkait: Retensi

Lebih lanjut, Suko menyebut, jika ada perpindahan pilihan, kemungkinannya kecil. Apalagi jika faktornya adalah masih adanya giat kampanye atau ajakan meskipun bersifat tertutup.

Yang bisa membuat seseorang pemilih pindah pilihan ada beberapa faktor. Dua diantaranya adalah jika kandidat yang dipilihnya tersandung kasus hukum, atau kedua adalah karena lawannya melakukan kampanye menggunakan money politics.

“Tapi untuk kasus ini (yang pindah pilihan karena politik uang) tidak banyak. Berdasarkan survei survei yang ada, kemungkinan hanya sekitar 15 persen saja,” tegas Suko.

Namun secara umum, Suko mengatakan, seseorang yang terkena intervensi di manapun akan memunculkan entitas dalam dirinya. Yang kebanyakan kegoyahan terjadi tidak mungkin karena uang.

“Kalau dalam teori politik misalnya karena ketakutan, karena material, tapi misalnya dalam kasus di Jatim khususnya di Madura, saya percaya bahwa pemilih di sana tidak akan terlalu terpengaruh dari banyak interfensi,” katanya.

Saat ditanya apakah ini memungkinkan hasil di Pilpres 2014 akan terulang di Madura, Suko mengatakan, belum tentu. Sebab hasil di Pemilu 2019 nanti tergantung dari relationship aktor politik dengan masyarakat pemilih di Madura.

“Pindah tidaknya, tergantung pengaruh aktor politik di sana, termasuk pada publik figurnya. Mulai dari ketua partai, petinggi, akademisi atau juga profesional disana dalam membangun komunikasi politik dengan pemilih,” tegasnya.

Kwartir Pramuka Cabang Sikakap Mentawai Ikuti Kegiatan Sayembara

Kwartir Pramuka Cabang Sikakap ikuti kegiatan Sayembara berlangsung selama tiga hari di Aula Bank Mandiri jalan Bagindo Azizkan Padang, Minggu (21/4/19).

Empat orang perwakilan Dewan Kerja Ranting (KDR) Pramuka Sikakap, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Aksi Peduli Bangsa yang bertempat di Jakarta itu.

Wakil ketua Pusat Pendidikan dan Latihan Pramuka Cabang Mentawai Ipda Januar mengatakan, Pramuka Mentawai mendapatkan kesempatan untuk ikut Sayembara, ini sangat perlu diikuti karena menyangkut dengan kegiatan menggali potensi anggota Pramuka.

Baca Juga: sejarah singkat pramuka

“Kegiatan ini sangat baik dan menambah wawasan bagi anggota Pramuka kita, karena kegiatan menampilkan Potensi Alam dan Budaya Mentawai,” ucap Januar yang juga menjabat sebagai Kesakaan Pramuka.

Artikel Terkait: logo gerakan pramuka

Dia menyampaikan, kegiatannya terdiri dari Bhakti Pramuka Peduli Bangsa, Lomba karya tulis ilmiah dan Seminar nasional tentang sinergi untuk negeri membangun ketertinggalan Mentawai.

“Kita berencana Pramuka Mentawai, nantinya akan melakukan kegiatan kegiatan yang membangun potensi anggota Pramuka,” sebut Januar.

Untuk itu pada saat hari Pramuka, kegiatannya akan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan saat ini. “Ini bahan kita kedepannya untuk membuat program program Pramuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” sebut Anwar.

Salah Satu Penyebab Utama Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dikakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa.

Kenakalan menjadi salah satu masalah yang harus ditangani dengan serius. Karena usia remaja merupakan masa bagi seseorang untuk mencari jati diri dan gampang terpengaruh dengan dinamika.

Baca Juga: artikel kenakalan remaja

Untuk itu, peran serta para orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk pribadi yang baik.

Artikel Terkait: implikasi

Pada kesempatan tersebut Bhabinkamtibmas Polsek Kelam, Brigpol Mulyono memberikan imbauan kamtibmas kepada para kalangan remaja di desa binaannya tentang bahaya Narkoba, tertib berlalu lintas serta penyalahgunaan media sosial yang berujung pada UU ITE, Rabu (3/4/2019) pagi.

“Kegiatan ini sebagai wujud pencegahan terkait dampak dan bahanya penggunaan Narkoba, pergaulan bebas dikalangan remaja sebagai penerus bangsa. Dan lebih penting lagi dalam penggunaan mediasosial jika tidak di gunakan sesuai dengan porsinya akan berdampak negatif bagi para kalangan remaja maka dari itu saya menekankan untuk penggunaan media sosial digunakan secara bijak,” terang Brigpol Mulyono.

Sementara di lain kesempatan Kapolsek Kelam Permai mengatakan bahwa, kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas ini, merupakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap generasi muda, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, yang dimana dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pakar Siapkan Naskah Akademik Pahlawan Nasional untuk Ratu Kalinyamat

“Ditambah dengan lingkungan export yg kurang mencukupi ditengah redamnya permohonan import Tiongkok, karena itu perkembangan PDB diramalkan mengalami penurunan berubah menjadi 5 prosen tahun ini, dari 5, 2 prosen pada tahun 2018. ”

PERTUMBUHAN produk domestik bruto (PDB) Indonesia diramalkan mengalami penurunan berubah menjadi 5 prosen pada tahun 2019 dari 5, 2 prosen pada tahun 2018 gara-gara melambatnya perkembangan export neto.

Baca Juga: sejarah terbentuknya pancasila

Data produk domestik bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) ini di peroleh menurut laporan teranyar Economic Insight : South-East Asia oleh ICAEW.

Artikel Terkait: nilai nilai pancasila

ICAEW jadi organisasi keanggotaan profesional yg mempromokan, meningkatkan, serta beri dukungan lebih dari 1, 7 juta akuntan serta mahasiswa di penjuru dunia mengutarakan, jika permohonan domestik terus berubah menjadi penyangga pokok perkembangan pada kuartal ini seperti yg diinginkan, biarpun datanya bermacam.

Perkembangan PDB Indonesia bertambah pada Q4 2018 berubah menjadi 5, 2 prosen dari tahun-ke-tahun, tdk berganti dari kuartal awal kalinya serta menggerakkan perkembangan satu tahun penuh berubah menjadi 5, 2 prosen, naik dikit dari 5, 1 prosen pada 2017.

Pengeluaran pembeli dikit bertambah, semakin bertambah 5, 1 prosen dari tahun-ke-tahun yg dibantu oleh inflasi gampang serta pasar tenaga kerja yg sehat.

Di waktu waktu depan, inflasi yg dikit tambah tinggi serta ide kenaikan gaji minimal yg lebih rendah ketimbang tahun kemarin condong memberatkan perkembangan penghasilan rumah tangga riil serta perkembangan ongkos pencapaian utilitas hingga menyamai efek dana penambahan kampanye dalam APBN 2018.

Perkembangan dalam pengeluaran biaya berbelanja serta investasi pemerintah melambat ditengah usaha buat turunkan beban pengeluaran serta kurangi laju investasi infrastruktur.

Penyebab PDB Indonesia Diperkirakan Melambat Jadi 5 Persen

Indonesia tetap miliki banyak pekerjaan rumah (PR) penting dalam wujudkan visi tentara menjadi Poros Maritim serta berkemampuan juga sekaligus menjadi tentara Poros Dirgantara dunia.

Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie mengemukakan, pemerintah hakikatnya telah serius kerjakan revolusi militer atau Revolutionary in Military Affairs (RMA) . Sekarang ini beberapa kaidah manajemen teranyar mulai dimanfaatkan dalam pembenahan TNI.

Baca Juga: afiliasi

Namun ada satu perihal yang hampir 17 tahun belumlah pula terjadi serta dianggap amat mendorong sebab sesuai sama perintah undang-undang.

Hingga, presiden menjadi panglima paling tinggi berubah menjadi berbeda menyadari, menguasai faktor, dan peraturan berkaitan pertahanan serta keamanan. Ialah, memutuskan Dewan Ketahanan Nasional menjadi National Security Council atau NSC.

Artikel Terkait: Obligasi

“ (Itu) supaya presiden dalam kerjakan serta akan memutuskan peraturan pertahanan serta keamanan miliki sumber yang reliable serta accountable hingga bisa dilaksanakan dengan tertintegrasi, ” papar Connie terhadap JawaPos. com waktu lalu.

Dia lebih setuju kalau biaya pertahanan berdasarkan Optimum atau Maksimum Essential Forces. Karena, biaya pertahanan mesti berdasar pada AGHT atau bahaya masalah halangan serta kendala.

“Garhan (biaya pertahanan) kita dengan MEF itu tdk based on threats yang real. Hingga projection dan titel serta postur TNI tdk merepresentasikan ready for who and what (siap untuk siapa serta apa) , ” tegas istri eks perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat Djaja Suparman itu.

Connie menilainya biaya militer mesti dapat ditambah sekurang-kurangnya 5-7 prosen dari Gross Domestic roduct (GDP) . Karena visi Poros Maritim Dunia jelas beresiko mengubah area dan doktrin tentara untuk dioperasikan.

Sebelum itu, mesti diperjelas dahulu kerangka kerja serta road map pertahanan serta keamanan nasional. Akan tetapi sayangnya sampai sekarang Indonesia belumlah pula miliki NSC, dan RUU Keamanan Nasional pun tidak terurus. Lantas butuh diperjelas bagaimana reformasi manfaat organisasi pertahanan.

“Seperti contoh order of battle kita tetap disintegrated, antar kodam, koopsau, serta koopsal tetap terpisah-pisah. Selekasnya kita perlukan merupakan the real integrated armed forces, ” ujar Connie.

Memang, Indonesia sekarang ini tdk dapat dipandang sebelah mata dengan mendiami barisan ke 15 negara terkuat di dunia. Ketrampilan tempur TNI serta semangat juangnya dapat dibuktikan bagus, biarpun dengan semua minimnya yang tetap ada.

Tapi, perihal itu jangan sampai membuat Indonesia lupa diri. Mesti diukur kembali semua kekuatan yang dipunyai ini hari oleh TNI.

“Sudah mampukah menantang menantang serta mengakhiri semua AGHT berbentuk moderen war di lokasi kedaulatan serta daerah kita buat tercapainya keperluan nasional kita? , ” tukas Connie.

Anggaran Pertahanan Indonesia Disarankan Naik 7 Persen dari GDP

Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) utama dalam mewujudkan visi tentara sebagai Poros Maritim dan berkemampuan sekaligus sebagai tentara Poros Dirgantara dunia.

Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, pemerintah sejatinya sudah serius melakukan revolusi militer atau Revolutionary in Military Affairs (RMA). Saat ini kaidah-kaidah manajemen terkini mulai dipakai dalam pembenahan TNI.

Akan tetapi ada satu hal yang hampir 17 tahun belum juga terwujud dan dinilai sangat mendesak karena sesuai perintah undang-undang.

Baca Juga: Persekusi

Sehingga, presiden sebagai panglima tertinggi menjadi timpang memahami, mengendalikan aspek, serta kebijakan terkait pertahanan dan keamanan. Yakni, menetapkan Dewan Ketahanan Nasional sebagai National Security Council atau NSC.

Artikel Terkait: pengertian GDP

“(Itu) agar presiden dalam melakukan dan memutuskan kebijakan pertahanan dan keamanan memiliki sumber yang reliable dan accountable sehingga dapat dilakukan secara tertintegrasi,” ujar Connie kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu.

Ia lebih sepakat jikalau anggaran pertahanan berdasar Optimum atau Maximum Essential Forces. Sebab, anggaran pertahanan harus berdasarkan AGHT atau ancaman gangguan tantangan dan hambatan.

“Garhan (anggaran pertahanan) kita dengan MEF itu tidak based on threats yang real. Sehingga projection serta gelar dan postur TNI tidak mencerminkan ready for who and what (siap untuk siapa dan apa),” tegas istri mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat Djaja Suparman itu.

Connie menilai anggaran militer harus bisa ditingkatkan setidaknya 5-7 persen dari Gross Domestic roduct (GDP). Pasalnya, visi Poros Maritim Dunia jelas berdampak merubah ruang serta doktrin tentara untuk dioperasikan.